Perlukah Perpres Penarikan Zakat ASN?

0
270

Menurut berita yang beredar, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan menarik zakat 2,5% untuk aparatur sipil negara (ASN). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kebijakan ini akan diperkuat oleh peraturan presiden (Perpres). Tentu saja kebijakan ini hanya berlaku untuk ASN yang beragama Islam. Menurut Lukman kebijakan ini pun tidak bersifat memaksa, namun lebih bersifat himbauan. Hal ini guna meningkatkan pendapatan zakat yang selama ini masih jauh dengan potensi zakat di Indonesia.

Menanggapi isu ini, para warganet mengeluarkan reaksi yang beragam. Fahira Idris seorang senator Provinsi DKI Jakarta membuat survei di akun facebooknya. Pertanyaan survei tersebut setujukah anda dengan kebijakan penarikan zakat 2,5% ini? Ternyata hasil surveinya hanya 8% yang setuju. Sisanya 92% tidak setuju. Mahfud MD dalam akun twitternya mengkritik kebijakan ini. Menurut Mahfud jika zakat yang dimaksud adalah zakat mal, maka akan ada ASN yang tidak kena aturan ini. Hal ini karena zakat mal harus memenuhi haul dan nishab. Sementara penghasilan seluruh ASN belum tentu mencapai nishab zakat.

Jika kita membaca Surat At Taubah ayat 103, Al Quran memerintahkan agar zakat diambil dan ditagih dari muzakki (khudz min amwalihim shadaqatan). Hal ini berbeda dengan ayat infaq yang sifatnya lebih ke persuasi dan motivasi. Hari ini karena negara kita bukan negara agama maka yang wajib adalah membayar pajak. Adapun zakat maka sifatnya kewajiban agama yang tidak mempunyai sanksi hukum positif apabila tidak membayarnya.

Sebenarnya adanya kebijakan penarikan zakat bagi ASN ini adalah sebuah kemajuan bagi penerapan syariat Islam di Indonesia. Jelas terlihat bahwasanya pemerintah pro terhadap kepentingan umat Islam. Namun jika kita melihat survei yang dilakukan Fahira Idris, justru kelompok yang selama ini identik dengan keIslaman yang cukup militan tidak mendukung kebijakan ini. Apa sebabnya?

Sebenarnya yang menjadi masalah utama bagi yang menolak perpres adalah mau dikemanakan dana zakat yang sudah dikumpulkan? Harus diakui bahwa yang menolak kebijakan ini adalah oposisi pemerintah. Mereka kritis terhadap presiden Jokowi bahkan ada juga yang memang tidak suka dan benci. Intinya kelompok ini tidak mau menyerahkan uangnya kepada pemerintah yang menurut mereka tidak benar. Walau uang yang diserahkannya dalam bentuk zakat. Bagi kelompok ini pemerintah tidak pro umat Islam, tapi giliran zakat dipungut, enak aja. Mereka takut dana zakat yang dikumpulkan secara paksa ini digunakan untuk membangun infrastruktur seperti dana haji. Kelompok ini mengatakan bahwa sudah ada utang luar negeri, kenapa mengambil uang umat Islam? Sementara itu pihak yang pro dengan pemerintah tidak terlalu banyak berkomentar mengenai polemik ini.

Menurut saya agar polemik ini selesai, maka pemerintah perlu menjelaskan tentang tujuan utama dari kebijakan ini. Kalau memang ada motif untuk menambah keuangan negara, maka pemerintah harus menerima jika ada pihak yang menolak. Namun jika kebijakan ini memang murni untuk meningkatkan pendapatan zakat, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak perpres ini. Justru langkah ini harus diapresiasi, jangan karena tidak suka dengan pemerintah maka seluruh kebijakannya menjadi salah. Tinggal nanti persoalan teknisnya yang perlu lebih dirinci, apakah yang dipungut pemerintah ini zakat profesi atau mal? Jika yang dimaksud adalah zakat profesi maka seluruh ASN bisa dipotong 2,5% dari gaji. Namun jika yang dimaksud adalah zakat mal, maka Prof. Mahfud MD benar bahwa tidak semua ASN wajib menunaikannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here